Indonesia punya lebih dari 7,4 juta hektare sawah dan menghidupi sekitar 28 persen angkatan kerjanya dari sektor pertanian. Angka sebesar itu seharusnya mencerminkan sektor yang kuat dan berkelanjutan. Nyatanya, pertanian Indonesia sedang menanggung beban yang tidak ringan: petaninya menua, lahannya menyusut, dan generasi muda justru memilih berpaling.
Ini bukan cerita tentang kemunduran, tapi tentang persimpangan. Antara potensi yang belum sepenuhnya digarap dan ancaman yang sudah mendekat.
Seberapa Besar Peran Pertanian bagi Indonesia?
Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sekitar 12,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2024, menurut data World Bank. Angka ini di atas rata-rata dunia yang berada di kisaran 9,7 persen. Artinya, dibandingkan banyak negara lain, pertanian masih punya bobot ekonomi yang signifikan di Indonesia.
Yang membuat angka ini lebih bermakna adalah konteksnya: pertanian bukan hanya soal PDB. Ia adalah jaring pengaman. Saat krisis ekonomi melanda, sektor ini menjadi tempat berlabuh bagi jutaan orang yang kehilangan pekerjaan di sektor lain. Data BPS menunjukkan bahwa pada Agustus 2023, pertanian menyerap 28,21 persen dari total tenaga kerja nasional.
Namun di balik angka penyerapan yang besar itu, ada ironi: pertanian menjadi sektor dengan upah rata-rata paling rendah dibandingkan sektor lain. Selama bertahun-tahun, bertani identik dengan kemiskinan di benak banyak orang Indonesia, terutama generasi muda.
Masalah yang Tidak Bisa Ditunda: Petani Kita Menua
Data Sensus Pertanian 2023 dari BPS mengungkap gambaran yang perlu diperhatikan serius: lebih dari 70 persen petani Indonesia berusia di atas 43 tahun. Sementara itu, petani berusia 19 hingga 39 tahun hanya sekitar 21,93 persen, atau setara 6,2 juta orang dari total sekitar 29 juta unit usaha pertanian perorangan.
Dalam satu dekade terakhir, proporsi petani berusia 25 hingga 34 tahun justru turun dari 11,97 persen menjadi 10,24 persen. Tren ini bukan sekadar persoalan demografis. Petani yang lebih tua cenderung mempertahankan metode konvensional, lebih sulit mengadopsi teknologi baru, dan memiliki kapasitas fisik yang terbatas untuk mengintensifkan produksi.
Masalah penuaan ini diperparah oleh kenyataan bahwa generasi muda memang tidak tertarik. Sekitar 33,3 persen Gen Z tidak melirik sektor pertanian karena menganggapnya penuh risiko, tidak menjanjikan secara finansial, dan memerlukan modal besar tanpa jaminan hasil. Bagi mereka yang tumbuh besar dengan akses internet dan melihat peluang di ekonomi digital, sawah bapaknya bukan mimpi yang ingin diteruskan.
Kalau tren ini berlanjut tanpa intervensi yang berarti, produktivitas pangan nasional tidak bisa dijaga dengan cara yang sama seperti sebelumnya.
Lahan Sawah yang Terus Menyusut
Tantangan kedua datang dari lahan. Luas sawah nasional sudah turun dari 8,1 juta hektare pada 2015 menjadi 7,4 juta hektare. Konversi lahan sawah menjadi kawasan perumahan, industri, dan infrastruktur terus terjadi setiap tahun, meski angka persisnya masih diperdebatkan di level kebijakan.
Menurut National Geographic Indonesia yang mengutip guru besar IPB, Indonesia kini berada di peringkat 130 dari 180 negara dalam hal ketersediaan lahan pertanian per kapita, di bawah rata-rata global. Sementara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah ada, implementasinya di daerah masih lemah, dan 23 provinsi kini mengalami defisit sawah.
Yang membuat persoalan ini rumit: tekanan untuk mengalihfungsikan lahan produktif juga datang dari kebutuhan pembangunan yang nyata. Satu meter persegi tanah di Jawa bisa bernilai miliaran rupiah untuk perumahan, sementara hasil panen padi tidak sebanding. Selama kesenjangan nilai ekonomis ini tidak diatasi, konversi lahan akan terus berjalan.
Produktivitas yang Berjalan di Tempat
Di tengah berkurangnya lahan dan penuaan tenaga kerja, produktivitas padi hampir tidak bergerak. Angkanya berada di kisaran 5,24 ton per hektare pada 2022, naik tipis menjadi 5,29 ton pada 2023, dan stagnan di level yang sama pada 2024. Dalam kondisi lahan yang menyusut dan permintaan yang terus tumbuh seiring bertambahnya penduduk, stagnasi seperti ini bukan hal yang bisa dibiarkan.
Situasi inilah yang membuat pencapaian 2025 terasa penting sekaligus perlu dibaca dengan hati-hati. Pemerintah mengumumkan produksi pangan nasional Januari hingga Oktober 2025 mencapai 31 juta ton lebih, diklaim sebagai yang tertinggi dalam sejarah. Cadangan beras Bulog juga disebut mencapai 4,2 juta ton pada Juni 2025. Apakah pencapaian ini bisa berkelanjutan tanpa menyelesaikan masalah struktural di baliknya, masih menjadi pertanyaan yang perlu dijawab.
Smart Farming: Bukan Sekadar Tren
Di sinilah teknologi masuk sebagai variabel yang bisa mengubah kalkulasi. Smart farming, atau pertanian presisi berbasis data, bukan wacana futuristik. Beberapa aplikasinya sudah berjalan di Indonesia.
Prinsipnya sederhana: menggunakan sensor tanah, drone, IoT (Internet of Things), dan kecerdasan buatan (AI) untuk memantau kondisi lahan secara real-time, lalu mengambil keputusan yang lebih tepat soal kapan menanam, berapa pupuk yang diperlukan, dan kapan panen optimal. Hasilnya bisa berupa pengurangan pemborosan input sekaligus peningkatan hasil panen, tanpa harus memperluas lahan.
Penelitian yang dikutip PIAT UGM memperkirakan smart farming berpotensi meningkatkan produktivitas pertanian hingga 70 persen menjelang 2050. UGM sendiri meluncurkan Smart Agri Plant Factory pada 2024 sebagai model pertanian indoor berbasis teknologi. Kementerian Pertanian mendorong pelatihan low-cost smart farming agar petani kecil tidak terkunci oleh biaya perangkat yang tinggi.
Namun teknologi tidak bisa berjalan sendiri. Kendala nyatanya ada di tiga lapisan: infrastruktur internet yang masih terbatas di banyak daerah pedesaan, literasi digital yang rendah di kalangan petani tua yang mendominasi demografi, dan biaya awal perangkat yang masih di luar jangkauan petani gurem dengan lahan di bawah setengah hektare. Di atas semua itu, generasi yang paling fasih teknologi justru adalah kelompok yang paling enggan masuk ke sektor pertanian.
Pertanian Bukan Sekadar Sawah
Ada perspektif yang sering hilang dari percakapan tentang pertanian Indonesia: ini sektor dengan peluang besar yang belum tergarap sepenuhnya.
Indonesia berada di kawasan tropis dengan keanekaragaman hayati luar biasa. Produk pertanian seperti kopi specialty, kakao fermentasi, rempah organik, dan sayuran premium punya pasar ekspor yang terus tumbuh dan belum jenuh. Petani muda yang masuk dengan pendekatan agribisnis berbasis data, membangun brand sendiri, dan menjual langsung ke konsumen punya ruang bermain yang sangat berbeda dari model pertanian subsisten generasi sebelumnya.
Inilah yang membuat narasi “pertanian tidak menjanjikan” perlu dikritisi. Yang tidak menjanjikan adalah pertanian konvensional dengan pola lama, margin tipis, dan ketergantungan pada tengkulak. Pertanian yang terhubung ke pasar, memanfaatkan teknologi, dan berorientasi pada nilai tambah punya cerita yang berbeda. Beberapa petani milenial di Tasikmalaya, Malang, hingga Karo sudah membuktikannya.
Apa yang Harus Terjadi
Pertanian Indonesia tidak kekurangan potensi. Yang kekurangan adalah ekosistem yang membuat potensi itu bisa diakses oleh orang yang tepat.
Perlindungan lahan sawah produktif perlu lebih dari sekadar regulasi di atas kertas. Selama harga ekonomis tanah untuk perumahan masih jauh lebih tinggi dari nilai produktif sawah, konversi akan terus terjadi. Butuh mekanisme yang membuat menjaga sawah lebih menguntungkan dari menjualnya.
Insentif untuk petani muda juga perlu konkret dan terukur: bukan hanya program pelatihan, tapi akses permodalan yang mudah, jaminan pasar, dan perlindungan dari fluktuasi harga yang selama ini menjadi momok.
FAO memproyeksikan bahwa kebutuhan pangan global akan naik 60 persen pada 2050 seiring pertumbuhan populasi. Bagi Indonesia, ini bukan ancaman. Negara agraris tropis dengan 270 juta penduduk yang mau berbenah punya posisi yang baik untuk mengisi kebutuhan itu. Tapi hanya jika sektor pertanian mampu meremajakan dirinya sendiri, sebelum terlambat.
